Sejarah Perhimpunan Anggrek Indonesia

Kegiatan hobi dan agribisnis anggrek di Indonesia, sudah dimulai sejak zaman Hindia Belanda. Umumnya para  penganggrek profesional, terdiri dari bangsa Belanda, Tionghoa dan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Ketika Jepang menguasai Hindia Belanda, kemudian disambung dengan Perang Kemerdekaan; kebun-kebun anggrek itu terlantar dan sebagian besar tanaman rusak. Yang tersisa tinggal beberapa kebun, dengan kondisi memprihatinkan.

Pada awal tahun 1950an, beberapa orang penganggrek mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa tanaman dari periode sebelum perang dunia II. Mereka juga kembali mencoba menyilangkan beberapa spesies anggrek penting Indonesia, meskipun hasil  Primary hybrid ini sangat terbatas. Pada awal tahun 1950an itu, juga kembali beredar majalah anggrek berbahasa Belanda yang terbit di Negeri Belanda.

Meskipun kondisi sosial politik pada dekade 1950an mulai membaik, Maronier, salah seorang penganggrek di Bandung, memutuskan untuk menjual tanamannya kepada Edje Kartahadimadja, Doeli Wangsasoelaksana dan Djamal Ali. Pada awal tahun 1956, tiga orang penganggrek tersebut bersama Yap Sian Too, seorang penganggrek muda berusia 24 tahun menggagas terbentuknya sebuah organisasi peranggrekan nasional. Gagasan ini memperoleh dukungan yang cukup baik dari beberapa penganggrek bangsa Belanda  seperti Wim van Neyenhof, dan Sia Kian Wie.

Setelah melalui diskusi cukup panjang, akhirnya pada tanggal 4 November 1956, pukul 10.00 WIB, bertempat di Sekolah Olahraga, Jl. Van De Venter, Bandung, sebanyak 30 orang penganggrek dari Bandung dan sekitarnya, mendeklarasikan terbentuknya Perhimpunan Anggrek Indonesia yang disingkat PAI. Pada bulan November tahun 2016, PAI akan berusia 60 tahun. Di antara para pendiri PAI, yang saat ini masih hidup dan terus aktif sebagai penganggrek, tinggal Yap Sian Too, yang kemudian lebih dikenal sebagai Ayub S. Parnata.

* * *

Pada saat pembentukan pengurus PAI terdiri dari Doeli Wangsasoelaksana sebagai Ketua Umum, Wim van Neyenhof Sekretaris, Thio Tjoan Kang Bendahara dan Ayub S, Pranata sebagai Humas. Kepengurusan ini kemudian banyak mendapat bantuan dari Deetje Kartadimadja, Van Ijzendorn dan Raden Tumenggung Djoemhana Wiriaatmadja dalam menyusun Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga (AD/ART). Tahun 1956 tersebut PAI berhasil membentuk PAI Cabang Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan di Bandung sendiri.

Pada tahun-tahun awal setelah pembentukannya, kegiatan PAI antara lain menyelenggarakan pameran, kursus budidaya dan penyebaran benih anggrek dalam botol. Kegiatan ini berhasil mengembangkan agribisnis peranggrekan di lima kota besar di Jawa, yakni Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya. Di lima kota besar itu, selain agribisnis anggrek juga berkembang pula kegiatan para hobiis anggrek. Mereka terdiri dari penggemar yang hanya sekadar tertarik untuk memelihara anggrek di halaman rumahnya, namun banyak pula di antara mereka yang kemudian berkembang menjadi kolektor. Pada awal tahun 1960an, kegiatan peranggrekan telah berkembang ke berbagai kawasan di Indonesia.

Tanggal 26 November 1957, Sidang Umum PBB menolak Resolusi Tentang Irian Barat (sekarang Papua), yang waktu itu masih dikuasai Negeri Belanda. Sebagai reaksi dari penolakan ini, Barisan Tani Indonesia (BTI), Sentral Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Persatuan  Tani Nasional Indonesia (PETANI), dan Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM); melakukan aksi sepihak merebut perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, termasuk perusahaan perkebunan. Untuk menghindari kekacauan, tanggal 17 Desember 1957 Presiden Sukarno mengeluarkan Keppres Keadaan Darurat Perang. Kemudian tanggal 16 April 1958, melalui PP No 23 tahun 1958; pemerintah Indonesia secara resmi menasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia, termasuk perusahaan perkebunan.

Komoditas anggrek memang tidak termasuk sebagai komoditas perkebunan yang dinasionalisasi tersebut. Tetapi komoditas ini rentan dijadikan alat propaganda BTI. Status sosial dan ekonomi para petani anggrek, rata-rata memang lebih tinggi dibanding dengan petani lain, terutama petani tanaman pangan. Karenanya, oleh BTI komoditas anggrek dicap sebagai tanaman kaum borjuis. Propaganda BTI yang sangat gencar  dan didukung oleh media massa, menjadi sangat efektif. Masyarakat menjadi takut untuk membeli atau membudidayakan komoditas anggrek. Kebun-kebun milik para pengusaha anggrek juga banyak yang dirusak oleh anggota BTI.

* * *

Keadaan peranggrekan nasional selama dekade 1960an sama buruknya dengan kondisi perekonomian seluruh Bangsa Indonesia ketika itu. Agar kepengurusan PAI bisa berjalan lebih efektif, pada tahun 1967, para pengurus PAI Pusat di Bandung, bersepakat untuk menyerahkan kepemimpinan PAI ke Cabang Jakarta. Sebab kota Jakarta sebagai ibukota negara, dianggap bisa lebih tepat sebagai tempat domisili kepengurusan DPP PAI. Ketika itu H. Budiardjo yang sudah sejak lama dikenal menaruh minat terhadap komoditas anggrek, diserahi tugas untuk membenahi PAI.

Budiardjo memimpin PAI sampai dengan periode 1983. Dalam Munas di Surabaya, H. Budiardjo sebagai Ketua Umum PAI digantikan oleh Daryono SH, yang memimpin PAI sampai dengan tahun 1988. Kedudukan sekretariat PAI, sesuai dengan AD/ART tetap berada di Jakarta. Selama dekade ini, PAI ikut ambil bagian dalam Asean Orchid Congress di Bangkok (1975), di Kualalumpur (1980), di Manila (1982), dan di Singapura (1984). PAI juga ikut aktif dalam mendirikan Asia Pasific Orchid Conference di Tokyo (1983). Dalam 8th World Orchid Conference di Frankfurt, Jerman 10 – 17 April 1975, PAI juga ikut ambil bagian.

Selama periode 1988 sd. 1993, PAI kembali dipimpin oleh H. Budiardjo dan kemudian digantikan oleh Ir. Wardojo, yang memimpin PAI dari tahun 1993 – 2000. Karena tahun 1998 terjadi pergolakan politik nasional, maka Munas PAI baru bisa dilangsungkan tahun 2000. Terpilih sebagai Ketua Umum PAI Moling Simardjo. Sejak itu kantor DPP PAI dipindahkan ke Surabaya. Karena terjadinya krisis ekonomi, dunia peranggrekan Indonesia sejak 1998 juga mengalami kemunduran, meskipun kondisinya agak berlainan dengan kemunduran peranggrekan selama tahun 1960an.

Sesuai dengan AD/ART, tahun 2005 seharusnya PAI menyelenggarakan Munas. Namun Munas PAI baru bisa terselenggara pada tanggal 4 – 5 Mei 2006 di Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam Munas Pontianak para utusan PAI Cabang “mendaulat” Ny. Hj. Mufidah Jusuf Kalla, yang saat itu tidak hadir dalam Munas, untuk menjadi Ketua Umum PAI. Setelah mendengarkan penjelasan dari Panitia Munas 2006, dan Ketua Umum DPP PAI 2000 – 2006, Ny. Hj. Mufidah Jusuf Kalla bersedia memimpin PAI sampai dengan Munas di Batam tanggal 16 Juli 2010. Karena waktu itu Hj. Mufidah Jusuf Kalla masih berstatus Istri Wakil Presiden RI, maka dibentuk jabatan “Ketua Harian” PAI, yang dipegang oleh Hj. Rossi Anton Apriyantono. Dalam Munas PAI di Batam 16 Juli 2010, Hj. Mufidah Jusuf Kalla kembali terpilih menjadi Ketua Umum PAI Periode 2010 – 2015.

Sampai dengan penyelenggaraan Munas PAO tanggal 20 September 2015 di Jakarta, terdapat 18 PAI Daerah, dan 43 PAI Cabang. Dalam Munas PAI tahun 2015 tersebut, secara aklamasi, DPD dan DPC PAI memilih Ny. Rita Subowo (Rita Sri Wahyusih) sebagai Ketua Umum PAI 2015 – 2020, untuk menggantikan Hj. Mufidah Jusuf Kalla. Ny. Rita Subowo pernah menjabat salah satu Ketua PAI pada kepengurusan Ir. Wardojo, 1993 – 2000. Selain itu Ny. Rita Subowo juga merupakan salah satu pengurus Yayasan Anggrek Indonesia (YAI). Sejak Munas Pontianak 2006, Kantor DPP PAI kembali dipindahkan ke Jakarta, tepatnya di Grand Wijaya Center, Blok F 15-16, Jakarta Selatan, Telepon/Fax: 021-7233236, Email: dpp_pai@yahoo.com; situs: http://pai.or.id.

Para Ketua Umum PAI:

1 Doeli Wangsasoelaksana 1956 – 1967
2 H. Budiardjo 1967 – 1983
3 Daryono SH 1983 – 1988
4 H. Budiardjo 1988 – 1993
5 Ir. Wardojo 1993 – 2000
7 Moling Simardjo 2000 – 2006
9 H. Mufidah Jusuf Kalla 2006 – 2010; 2010 – 2015
10 Ny. Rita Subowo 2015 – 2020